beritakabar.blogspot.com - MenkoPolhukam Tedjo Edhy Purdijatno beberapa waktu lalu telah menyebut para aktivis pro KPK sebagai 'rakyat nggak jelas'. Namun ternyata para 'rakyat nggak jelas' itu kini telah ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Tim Independen penyelesain kisruh polemik antara KPK dan Polri.
Ketika itu MenkoPolhukam, Tedjo mengatakan agar pimpinan KPK dan Polri tak menggerakkan massa turun ke jalan. Tedjo menyesalkan adanya pergerakan massa di KPK yang juga diliput oleh berbagai media. Menurut Tedjo, KPK akan kuat bila justru didukung oleh konstitusi yang berlaku (24/1) .
"Jangan membakar massa, mengajak rakyat, membakar rakyat. Ayo kita ini, tidak boleh seperti itu, itu suatu sikap pernyataan yang kekanak-kanakan. Berdiri sendiri, kuat dia. Konstitusi yang akan dukung, bukan dukungan rakyat yang nggak jelas itu," begitu pernyataan keras Menteri Tedjo di Istana Kepresidenan.
Pernyataan ini justru memperkeruh keadaan dan memantik kekecewaan masyarakat antikorupsi hingga buntutnya Menteri Tedjo dilaporkan ke Mabes Polri oleh para aktivis anti korupsi.
(baca juga: Hina Rakyat Tidak Jelas Menkopolhukam Dilaporkan Ke Polisi)
Hanya selang sehari setelah Menkopolhukam melontarkan kalimat kontraproduktif tersebut, Presiden Jokowi memanggil para tokoh anti korupsi tersebut ke Istana Kepresidenan upaya penyelamatan KPK dan Polri. Kini para tokoh pro pemberantasan korupsi yang ikut berorasi di Gedung KPK saat Bambang Widjojanto ditangkap Bareskrim Polri tersebut kini jadi tim independen presiden.
Tujuh tokoh yang dilibatkan adalah mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, mantan Wakapolri Komjen (purn) Oegroseno, mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas, pengamat kepolisian dan akademisi Bambang Widodo Umar, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) yang juga mantan Tim-8 kasus cicak vs buaya Hikmahanto Juwana. Selain itu ada mantan pimpinan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dan Syafi'i Ma'arif.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar